TANAHAIRNEWS.COM, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman optimistis mampu memenuhi target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) sebesar 37 persen pada akhir 2026. Hingga 12 November 2026, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sleman telah mencapai 36,68 persen atau melindungi 206.820 pekerja dari target 209.740 pekerja.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Abu Bakar, mengatakan pemerintah daerah akan mengoptimalkan sisa waktu hingga akhir tahun untuk mengejar kekurangan sekitar 2.920 kepesertaan. Upaya tersebut terutama diarahkan pada peningkatan perlindungan bagi pekerja rentan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan Abu Bakar yang juga menjabat Ketua Forum UCJ Kabupaten Sleman dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Forum UCJ Triwulan III di Alana Hotel, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan laporan pelaksana sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sleman, Carolus PG Sigalingging, sektor Bukan Penerima Upah (BPU) masih menjadi sektor dengan capaian kepesertaan terendah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengejar target perlindungan pekerja.
Abu Bakar mengatakan, Pemkab Sleman akan mengupayakan tambahan kepesertaan pekerja rentan melalui konsolidasi berbagai sumber pembiayaan. Selain APBD Perubahan 2026, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Capaian paling rendah memang dari sektor BPU, jadi kami akan mengupayakan peningkatan perlindungan bagi pekerja rentan. Untuk pembiayaan, kami siap konsolidasikan dari APBD Perubahan 2026 dan sumber lain, seperti Baznas dan CSR,” jelas Abu.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan mengidentifikasi berbagai peluang pembiayaan agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Masih ada sisa waktu hingga akhir tahun. Kami akan mencari celah mana yang bisa dicover. Kalau tidak bisa menggunakan APBD, pembiayaan bisa dari Baznas atau CSR. Untuk CSR, nanti kami koordinasikan dengan Forum TJSP. Akan kami upayakan semaksimal mungkin,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Cicilia Lusiani, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 pekerja rentan selama periode November–Desember 2026.
Selain itu, dukungan perlindungan juga berasal dari 27 paket kegiatan padat karya yang didanai APBD Pemerintah Daerah DIY. Program tersebut melibatkan 754 pekerja dengan masa perlindungan Oktober–Desember 2026.
Tambahan kepesertaan juga didukung Baznas Sleman yang membiayai perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.400 rois untuk periode November–Desember 2026.
“Selain 1.000 pekerja rentan, pemenuhan target juga disumbang dari 27 paket padat karya dari APBD Pemda DIY yang melibatkan 754 pekerja. Ada pula tambahan pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan dari Baznas Sleman bagi 1.400 rois,” jelas Cicilia.
Berbagai skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan dan pekerja sektor informal di Kabupaten Sleman.(*)
About the Author
