TANAHAIRNEWS.COM, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan keringanan kepada masyarakat dengan menghapus sanksi administratif berupa bunga atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2013–2026. Kebijakan ini berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Penghapusan tersebut menyasar piutang sanksi bunga yang mencapai Rp 53,7 miliar. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak segera melunasi tunggakan tanpa terbebani akumulasi sanksi administratif.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Wawan Hariawan, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Ketentuan penghapusan bunga itu tertuang dalam Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026. Fasilitas ini berlaku bagi tunggakan dengan nominal hingga Rp 100 juta, mencakup periode pajak 2013 sampai 2026.
“Penghapusan bunga ini berlaku untuk tahun pajak 2013 sampai 2026,” kata Wawan, Jumat (13/11).
Wawan menjelaskan, total piutang sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp 53,7 miliar. Nilai tersebut berasal dari pokok tunggakan PBB-P2 yang mencapai Rp 138 miliar.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berharap masyarakat memanfaatkan masa penghapusan sanksi untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain meningkatkan kepatuhan, langkah tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Harapannya kebijakan ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Nantinya, penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Di tengah upaya optimalisasi penerimaan daerah, PBB-P2 masih menjadi sektor pajak dengan realisasi tertinggi di Kabupaten Sleman. Hingga saat ini, penerimaannya mencapai 95,3 persen atau sebesar Rp 93,9 miliar dari target yang ditetapkan. Dengan capaian tersebut, masih terdapat kekurangan penerimaan sekitar Rp 4,5 miliar.
Sementara itu, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) menjadi yang terendah, yakni baru mencapai 51,32 persen. Adapun secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman telah mencapai 81,41 persen.
“Secara keseluruhan realisasi pajak Sleman telah mencapai 81,41 persen,” pungkas Wawan.(*)
About the Author
